Swearing

Jurnal Api: Gigs Economy—Perangkap Eksploitasi dalam Ekonomi Digital

Beberapa waktu yang lalu kita semua mungkin dibuat jengkel dengan beredarnya video dua orang pembeli yang melampiaskan kekecewaan mereka kepada seorang kurir yang mengirim pesanan mereka.

Dua orang pembeli itu adalah Ibu dan anak, mereka berdua begitu lihai bersilat lidah dan memaki-maki kurir yang bertugas mengirimkan pesanan mereka melalui sistem Cash On Delivery (COD) — bayar langsung d̶i̶b̶e̶n̶t̶a̶k̶ di tempat.

“Blok! Goblok!” bentak sang Ibu.

Mereka marah-marah lantaran barang yang diterima berbeda dengan barang yang dipesan, dan tentu saja mereka tidak berkenan membayar pesanan tersebut.

Maksud hati ingin memberi pelajaran kepada kurir yang salah dalam mengantarkan pesanan dengan memvideokannya dan mengunggahnya di media sosial. Namun, ternyata malah menjadi senjata makan tuan.

Kurir tersebut juga tak tinggal diam, dia juga memvideokan kejadian tersebut. Dia merasa benar, karena memang itu kesalahan dari penjual yang salah dalam sistem pemrosesan pesanan. Tidak ada campur tangan kurir sama sekali, karena kurir hanya mengirimkan pesanan, tidak bertugas dalam pemrosesan pesanan.

Namun, semuanya sudah terjadi, sikap pembeli yang merasa sok benar dan begitu garang memaki-maki kurir tersebut akhirnya mendapat serangan yang begitu banyak dari netizen Indonesia. Kemudian, bagi penjual yang salah dalam sistem pemrosesan pesanan kemungkinan kecil akan menerima getahnya secara langsung.

Dalam fenomena ini kurir yang tidak punya hubungan kerja dengan penjual, marketplace, atau bahkan perusahaan jasa pengiriman, akan menanggung beban yang begitu berat. Beberapa kejadian serupa bisa saja terjadi dan tidak viral di media sosial, dan kurir tersebut tetap harus menanggung kerugian karena waktunya terbuang untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya.

Tapi apakah pihak marketplace dan perusahaan jasa pengiriman tersebut menerima kerugian langsung atas kejadian tersebut? Atau setidaknya mereka juga diserang oleh netizen kita yang begitu peduli? Tentu saja tidak.

Karena mata kita sebagai netizen hanya akan fokus kepada pembeli dan kurir karena terlanjur viral. Fenomena ini merupakan puncak gunung es buntut dari bobroknya pengelolaan ketenagakerjaan dan gigs economy dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Menelusuri Gigs Economy

Secara sederhana Sarah Kaine dan Emmanuel Josserand dari University Technology of Sydney, Australia menjelaskan melalui jurnal mereka The Organisation and Experience of Work in The Gig Economy.

Dia menjelaskan bahwa fragmentasi dari sistem kerja gigs economy mensyaratkan pengurangan biaya untuk tenaga kerja dengan menganggap mitra — dianggap independen atau pekerja lepas — kepada pekerja sehingga menghindarkan kewajiban perusahaan untuk membayarkan asuransi dan cuti berbayar kepada mereka.

Pola-pola ini ditandai dengan fleksibilitas ekstrem dalam tugas, pergeseran risiko kepada pekerja yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan, dan ketidakstabilan pendapatan sesuai ketercapaian target.

Dikotomi antara pekerja formal dengan pekerja lepas—gigs workers—akan sangat berpotensi menciptakan jurang antara pengalaman kerja yang terputus dan kecenderungan individual para pekerja.

Pernyataan di atas diperkuat dengan pendapat oleh Valerio De Stefano dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia melalui jurnal The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the ‘Gig-Economy’.

Dia memaparkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan ini dapat memberikan kesempatan kerja yang cocok dan memungkinkan jadwal kerja yang fleksibel. Namun, mereka juga dapat membuka jalan menuju komodifikasi kerja yang parah.

BACA JUGA: Merayakan Sumpah Pemuda dengan Riang Gembira

Masih mengutip Valerio, tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkan model organisasi kerja ini selain menggunakan kata-kata CEO CrowdFlower, sebuah perusahaan yang terlibat dalam crowdwork:

“Sebelum ada Internet, akan sangat sulit untuk menemukan seseorang (pekerja), (Anda harus membuang waktu) duduk selama sepuluh menit dan membuat mereka bekerja untuk Anda, dan kemudian memecat mereka setelah sepuluh menit itu. Namun dengan teknologi, Anda benar-benar dapat menemukannya, membayar mereka dengan jumlah kecil, dan kemudian menyingkirkannya saat Anda tidak membutuhkannya lagi.”

Dari beberapa pernyataan di atas sangat jelas bagaimana posisi kurir yang masuk dalam model organisasi kerja gigs economy akan sangat rentan mengalami pemutusan kontrak di tengah jalan jika dia terlibat masalah dengan konsumen atau merugikan perusahaan secara langsung.

Kondisi Jasa Pengiriman di Indonesia Selama Pandemi

Setidaknya selama pandemi berlangsung dari awal 2020 hingga hari ini, penggunaan jasa pengiriman meningkat pesat. Mengutip Kontan, dari hasil survei yang dilakukan MarkPlus, Inc. Pada 122 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan persentase 59,8% berdomisili di Jabodetabek dan 41,2% berada di luar Jabodetabek.

Frekuensi permintaan jasa pengiriman jika dibandingkan dengan sebelum pandemi diakui oleh 39% responden meningkat signifikan. Sedangkan 39% responden berikutnya mengaku sedikit meningkat. Sisanya 22% responden menjawab tidak meningkat.

Mayoritas responden menggunakan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dibeli dari e-commerce sebanyak 85,2%. Sedangkan sebesar 50,8% responden lainnya mengirimkan pesanan belanjaan dari tempat belanja online di media sosial.

Di masa pandemi ini, responden menjadi semakin selektif dalam memilih jasa ekspedisi yaitu sebesar 72%. Tentu saja dari hasil survei yang dilakukan oleh MarkPlus, Inc. juga akan dibarengi dengan jam kerja yang berlebihan atau disebut juga dengan overwork.

Kondisi Pekerja di Indonesia

Setelah hantaman Omnibus Law yang disahkan akhir 2020, masa depan kelas pekerja makin gelap dalam mengarungi jalan penuh risiko. Kurir, pengemudi ojek online, pekerja kontrak, dan para pekerja sektor informal lainnya harus menghadapi hidup tanpa jaminan kerja, tanpa perlindungan, dan tanpa kepastian pendapatan.

Kondisi ini akan sangat sulit bagi mereka untuk merencanakan masa depan keluarganya, mereka harus hidup dari 24 jam pertama ke 24 jam berikutnya. Mengutip Tempo, berdasarkan pemaparan ekonom University of London, Gay Standing.

Pekerja-pekerja seperti mereka ini digolongkan ke dalam kaum “prekariat”, gabungan dari dua kata bahasa Inggris dari precarious — rentan kolaps — dan ploretariat.

Berangkat dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 125,51 juta pekerja Indonesia, terdapat pekerja sektor informal 70,49 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari jumlah pekerja formal sebanyak 56,02 juta. Data dari kategori lain misalnya, per Agustus 2019 terdapat 89,96 juta pekerja penuh, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 8,91 juta orang menganggur.

Sedangkan menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam analisisnya menyebutkan setidaknya ada dua akibat dari krisis pandemi terhadap sektor informal. Pertama, hilangnya pendapatan langsung, karena pekerja informal menggantungkan hidup dari pendapatan harian tanpa jaringan pengaman sosial lainnya.

Kedua, naiknya jumlah PHK perusahaan-perusahaan akan mendorong para pekerjanya untuk menjadi pekerja lepas sehingga meningkatkan jumlah prekariat baru di Indonesia.

Negara bukannya tidak melalukan apapun, negara merespons fenomena ini dengan mengeluarkan beberapa program seperti Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, kredit koperasi untuk mencegah pemecatan massal, dan yang paling baru Program Kartu Prakerja.

Namun, seluruh program yang dikeluarkan oleh negara tersebut seakan-akan hanya berbentuk lip service saja karena hanya berfokus kepada sektor formal, padahal jurang tengah menganga lebar di sektor informal. Belum lagi perkara UU Cipta Kerja, yang semakin menunjukkan paradoksal.

Masih mengutip Tempo, sebuah prinsip paling ekstrem dari UU Cipta Kerja adalah fleksibilitas dalam manajemen ketenagakerjaan: easy hiring, easy firing—mudah merekrut, mudah pula memecat.

Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini ada baiknya Indonesia belajar kepada pengadilan Negara Bagian California yang pada 2020 mendesak perusahaan-perusahaan gigs economy — perusahaan taksi aplikasi seperti Uber dan Lyft — untuk keluar dari zona abu-abu.

Sebuah zona yang selama ini melindungi mereka dari kewajiban-kewajiban kepada pekerja seperti memberikan tunjangan sakit, asuransi kerja, dan tunjangan hari libur.

Selain mendorong kebijakan seperti yang dilakukan Negara Bagian California, Indonesia juga bisa melanjutkan dengan melakukan pembatalan pasal-pasal dalam Omnibus Law, yang jika tidak dilakukan akan berdampak kepada meluasnya prekariat dan ketidakpastian hidup para pekerja.

Karena bukan tidak mungkin krisis dan ketegangan sosial ditambah gesekan antar kelas yang makin besar selama pandemi akan meledak seperti bom waktu di masa depan.

Tentu saja jika masa depan itu masih ada~

Esai ini juga dimuat dalam Submisi Zine edisi Juli 2021, sila klik tautan di bawah untuk mengunduh Zine.

Standard

22 thoughts on “Jurnal Api: Gigs Economy—Perangkap Eksploitasi dalam Ekonomi Digital

  1. Jebakan revolusi industri 4.0 banget, kelihatannya berkelas karena ditopang teknologi kekinian dan menawarkan kebebasan lebih buat “mitra”, padahal mah praktik culas eksploitasi pekerja ngedompleng teknologi.

    Like

  2. adminnatih says:

    Era digital seperti sekarang memang seperti pisau bermata dua, ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Bijak bermedia sosial adalah salah satu cara agar kejadian tak beretika seperti kasus itu tidak semakin menjadi-jadi. Padahal seharusnya dengan adanya pandemi masyarakat lebih dewasa dalam menjaring informasi dan menggunakan media sosial. Hmmm

    Like

  3. Benar juga,pada kasus itu netizen fokus menyalahkan pembeli. Padahal ada yg lebih salah yaitu penjual dan profesionalitas magketplace dan jasa kirim dalam menentukan metoda pengiriman.

    Baca tulisan di sini seperti baca buku atau koran, berbobot sekali.

    Like

  4. Betul sekali Mas, sebelum ada internet butuh waktu panjang untuk mendapatkan orang yang kompeten. Itupun belum jaminan juga. Nah sekarang bisa lihat secara detail setiap orang melalui cv, link medsos dll sehingga lebih banyak pertimbangan. Kalaupun perlu interview hanya untuk lebih mendalami dan memastikan

    Like

  5. halo kak,
    saya agak asing dengan istilah ekonomi tapi kalau boleh menyimpulakn apakah gigs ekonomi ini secara sederhana bisa juga dikaitkan dengan fenomena perusahaan outsourching? pengalaman saya, sebagai mantan pegawai yang direkrut oleh persuahaan besar dari perusahaan outsourcing memilki karakter yang sama yang kakak sebutkan diatas.

    Like

    • Aku ambil dari Tirto.id yang mengutip BBC Mbak.

      “Dikutip dari BBC, kata gig berarti proyek kontrak sementara, yang biasanya digunakan di industri hiburan. Namun, dikarenakan banyaknya jenis pekerjaan dengan cara kontrak atau freelance menjadikan gig economy memiliki istilah tersendiri.”

      Like

  6. Bener banget, Mbak. Di jaman sekarang ini, banyak pekerja yang hanya dianggap sebagai ‘mitra kerja’. Jadi makin kasihan sama mereka. Sudah pekerja lepas, gaji pas-pasan, pressure tinggi dan lainnya. Belum lagi kalau mendapatkan masalah. Ya sudah, perusahaan tinggal lepas sebagai mitra kerja.

    Like

  7. waktu kejadian kurir dan paket COD nya, malah lebih banyak yang nyalain ibuknya. zaman udah canggih, hape udahbisa dibikin browsing, masih belum paham juga konsep COD, malah marahi masnya. ckckck
    gemes waktu liat berita ini kak

    Like

  8. Kurir memang bisa jadi semakin terpojok, pemilik bisnis bisa juga kejam, tapi konsumen pun juga ngga boleh ikutan kejam kan ya.. kita (konsumen) punya kontrol akan pemberian bonus2 kecil misal ngasih air mineral buat kurir, atau sekedar receh ribuan sudah membantu, tentu tanpa perlu memaki-maki kurir (dan pekerja lemah lainnya).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s